, Jakarta -Komisi Tubuh Usaha Punya Negara Dewan Perwakilan Rakyat menyorot kerugian berulang-ulang yang dirasakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Walhasil, Garuda masuk dalam kelompok tubuh usaha yang tidak dapat membayar dividen.
Anggota Komisi BUMN dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka menjelaskan pemerintah butuh turunkan biaya service layanan penumpang pesawat udara (PJPU) atau airport tax yang memberatkan Garuda. Biaya airport tax untuk Terminal 3 Ultimate untuk penerbangan domestik yakni sebesar Rp 130 ribu. Sesaat untuk penerbangan internasional sebesar Rp 200 ribu. Semua penerbangan domestik Garuda sekarang lewat Terminal 3 Ultimate.
Dasar itu menyebabkan Garuda tidak dapat turunkan biaya ticket penerbangannya. Harga jadi tambah mahal, Garuda tidak bsa berkompetisi, tidak dapat bayar dividen hingga tidak dapat bayar gaji. Semestinya ini dapat kita kurangi dengan setahap, kata Rieke waktu rapat dengar opini di Kompleks Parlemen Senayan, tempo hari.
Anggota Komisi dari Partai Demokrat, Roy Suryo memandang Garuda semestinya bisa mendulang keuntungan melewati Singapore Airlines. Sayangnya, lanjut Roy, Garuda tidak konsentrasi mengarah pasar tersendiri. Harus jelas arahnya high class atau bawah. Ingin naikkan grade tetapi tidak cuma gunakan Boeing 777, kata Roy.
Dia minta Kementerian BUMN mengamati pembelian pesawat yang dipandang tidak efisen. Sampai kini Garuda bebas pilih type pesawat hingga membengkakan neraca keuangan. Penerbangan ini diinginkan dapat layani penerbangan ke lapangan terbang kecil dengan pesawat ATR.
Garuda Indonesia terhitung 21 BUMN yang tidak dapat menyetorkan dividen karena alami kerugian sepanjang dua tahun paling akhir. Sepanjang semester pertama 2017, kerugian perseroan sampai US$ 283,8 juta atau sama dengan Rp 3,77 triliun dengan kurs Rp 13.314. Di luar non recurring expense, kerugian bersih sampai US$ 138 juta.
Direktur Penting Garuda, Pahala Nugraha Mansury menjelaskan kerugian dipacu oleh kenaikan harga avtur. Angkanya naik 36,5 % dibandingkan semester pertama 2016, tuturnya, awal Agustus.
Pahala beralasan perusahaan butuh membayarkan ongkos tax amnesty serta biaya masalah hukum di Australia semasing sebesar US$ 138 juta serta US$ 8 juta. Karena itu, perusahaan akan lakukan perbaikan rute serta optimalisasi optimalisasi budget. Usaha lain ialah tingkatkan service digital serta skema manajemen penghasilan, kata Pahala.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Putro menjelaskan keseluruhan kerugian 24 BUMN sepanjang semester pertama sampai Rp 5 triliun. Dia yakini kerugian tidak akan berulang-ulang pada semester selanjutnya. Revenue side berada di semester ke-2. Karena itu coba kita lihat di triwulan tiga ini.
Deputi Bagian Restrukturisasi serta Peningkatan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, menjelaskan tubuh usaha yang tidak untung tidak langsung masuk kelompok sakit. Garuda Indonesia tidak seperti Merpati Airlines yang perlu direstrukturisasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi alternatif Menteri BUMN, akan minta Garuda serta BUMN lain yang tidak untung untuk melakukan perbaikan tata atur usaha. Jika persaingan serta efisiensi harusnya dapat diperbaiki, kata Sri Mulyani.
GHOIDA RAHMAH | VINDRY FLORENTIN
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar